Oleh :
Muslimin
Intelektual
Muda HMI Cabang Padang
Dinamika politik akhir - akhir ini memang mengalami situasi
yang kurang baik bagi pemerintah. Gejolak yang mulai berkembang ditengah -
tengah masyarakat, membuat penguasa negeri ini harus berpikir keras untuk
meredamnya. Beberapa aksi yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa merupakan
sebuah ancaman besar bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya.
Beberapa aksi mahasiswa yang terjadi dikarenakan oleh
beberapa kebijakan pemerintah yang dirasa kurang berpihak kepada rakyat.
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL), harga
sembako dan kenaikan beberapa harga kebutuhan pokok lainnya dituding karena
kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada rakyat.
Menurut kabar yang berkembang, rencananya pada tanggal 20
mei 2015 nanti. beberapa kelompok mahasiswa akan melakukan aksi besar besaran
dengan turun ke jalan untuk menuntut Jokowi – JK untuk mengundurkan diri dari
jabatannya. Mahasiswa menganggap Pemerintahan Jokowi – JK dan jajaran
kementeriannya telah telalu sering melanggar konsistensinya dalam menjalankan
pemerintahan yang tidak sesuai dengan janji – janjinya saat kampanye tersebut.
Sedia Payung Sebelum Hujan
Dengan terus berkembangnya rasa ketidakpercayaan
masyarakat terhadap pemerintahan, tentunya bukan situasi yang diinginkan oleh
pemerintah. Adanya anggapan bahwa Masyarakat tampaknya ingin Presiden Jokowi
segera merombak Kabinet Kerja-nya, di karenakan beberapa alasan di antaranya,
kekecewaan pendukung, kegaduhan politik, harga bahan pokok yang melambung,
bagi-bagi kursi BUMN, pelemahan rupiah, hingga program Nawa Cita yang
pelaksanaannya dianggap kurang maksimal. Sehingga memunculkan persepsi
masyarakat bahwa pemerintah harus melakukan perombakan terhadap menteri –
menteri yang ada dalam kabinet kerjanya yang tidak sesuai harapan dari
masyarakat.
Melihat situasi seperti ini, perlu adanya Presiden untuk
mengumpulkan seluruh jajaran kabinetnya untuk dilakukan evaluasi terhadap
seluruh menterinya. Presiden perlu untuk melihat sejauh mana kinerja dari
berbagai kementrian dalam pencapai target yang telah ditetapkan. Sangat
diperlukan obkjektivitas Presiden dalam menilai menteri – menteri yang
mendapatkan rapor merah maupun rapor biru untuk menunjang tercapai target yang
telah ditetapkan dengan efektif dan efesien.
Andai Presiden masih tetap membiarkan kementerian tanpa
evaluasi yang jelas, tentunya masyarakat akan bertahan dengan anggapan mereka,
bahwa pemerintah tidak aturan yang jelas baik secara politik maupun hukum
terhadap kinerja para menteri – menterinya. Dan kelompok – kelompok masyarakat
akan menggalang kekuatan untuk menurunkan pemerintahan yang hari ini sedang
berkuasa.
Bagaimana seandainya di Reshuffle ?
Dalam menghadapi situasi politik yang berkembang, gerakan
– gerakan yang dilakukan kelompok kepentingan (Interest Group) dan kelompok – kelompok
Penekan (Press
Group), lama kelamaan akan menjadi lebih kuat dan akan mudah
untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi – JK yang sedang menyelenggaraan
pemerintahannya.
Beberapa kabar yang ada yang sangat menarik adalah
berkaitan dengan isu reshuffle
yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap jajaran
kementrian. Bahwa ada beberapa kementrian yang pada hari ini masih belum begitu
memuaskan sehingga perlu dilakukan evaluasi yang jelas dan bahkan sampai pada
tahap penggantiannya (Reshuffle).
Jika Presiden melakukan reshuffle, maka presiden perlu
identifikasi objektiv untuk melihat siapa saja menteri – menterinya yang
terkena rapor merah. Dari hasil identifikasi yang objektiv tersebut Presiden
dapat menetapkan siapa saja yang masuk kedalam repor merah. Jika dilakukan
reshuffle, pemerintah jangan hanya memikirkan untuk kekuatan politik koalisinya
saja, dalam hal ini Koalisi Indonosia Hebat (KIH) yang hari ini hadir sebagai
koalisi penguasa yang sangat berpengaruh terhadap pola kebijakan pemerintah.
Reshuffle jangan dijadikan hanya untuk alat pencitraan
semata. Penempatan menteri –menteri haruslah berdasarkan pertimbangan dengan
kualifikasi tertentu dengan prinsip The right man on the right place (Orang yang benar pada tempat
yang benar). Penempatan menteri tidak hanya berdasarkan pertimbangan politik
dan partai saja, sehingga jika diklasifikasikan berdasarkan penempatan yang
benar maka pertanggung jawaban atas kinerjanya akan lebih dipercaya.
0 komentar:
Posting Komentar