Minggu, 19 April 2015

Pak Presiden Ingin Reshuffle ?

Oleh : Muslimin

Intelektual Muda HMI Cabang Padang



Dinamika politik akhir - akhir ini memang mengalami situasi yang kurang baik bagi pemerintah. Gejolak yang mulai berkembang ditengah - tengah masyarakat, membuat penguasa negeri ini harus berpikir keras untuk meredamnya. Beberapa aksi yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa merupakan sebuah ancaman besar bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Beberapa aksi mahasiswa yang terjadi dikarenakan oleh beberapa kebijakan pemerintah yang dirasa kurang berpihak kepada rakyat. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL), harga sembako dan kenaikan beberapa harga kebutuhan pokok lainnya dituding karena kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada rakyat.

Menurut kabar yang berkembang, rencananya pada tanggal 20 mei 2015 nanti. beberapa kelompok mahasiswa akan melakukan aksi besar besaran dengan turun ke jalan untuk menuntut Jokowi – JK untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Mahasiswa menganggap Pemerintahan Jokowi – JK dan jajaran kementeriannya telah telalu sering melanggar konsistensinya dalam menjalankan pemerintahan yang tidak sesuai dengan janji – janjinya saat kampanye tersebut.

Sedia Payung Sebelum Hujan

    Dengan terus berkembangnya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, tentunya bukan situasi yang diinginkan oleh pemerintah. Adanya anggapan bahwa Masyarakat tampaknya ingin Presiden Jokowi segera merombak Kabinet Kerja-nya, di karenakan beberapa alasan di antaranya, kekecewaan pendukung, kegaduhan politik, harga bahan pokok yang melambung, bagi-bagi kursi BUMN, pelemahan rupiah, hingga program Nawa Cita yang pelaksanaannya dianggap kurang maksimal. Sehingga memunculkan persepsi masyarakat bahwa pemerintah harus melakukan perombakan terhadap menteri – menteri yang ada dalam kabinet kerjanya yang tidak sesuai harapan dari masyarakat.

     Melihat situasi seperti ini, perlu adanya Presiden untuk mengumpulkan seluruh jajaran kabinetnya untuk dilakukan evaluasi terhadap seluruh menterinya. Presiden perlu untuk melihat sejauh mana kinerja dari berbagai kementrian dalam pencapai target yang telah ditetapkan. Sangat diperlukan obkjektivitas Presiden dalam menilai menteri – menteri yang mendapatkan rapor merah maupun rapor biru untuk menunjang tercapai target yang telah ditetapkan dengan efektif dan efesien.

    Andai Presiden masih tetap membiarkan kementerian tanpa evaluasi yang jelas, tentunya masyarakat akan bertahan dengan anggapan mereka, bahwa pemerintah tidak aturan yang jelas baik secara politik maupun hukum terhadap kinerja para menteri – menterinya. Dan kelompok – kelompok masyarakat akan menggalang kekuatan untuk menurunkan pemerintahan yang hari ini sedang berkuasa.

Bagaimana seandainya di Reshuffle ?

    Dalam menghadapi situasi politik yang berkembang, gerakan – gerakan yang dilakukan kelompok kepentingan (Interest Group) dan kelompok – kelompok Penekan (Press Group), lama kelamaan akan menjadi lebih kuat dan akan mudah untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi – JK yang sedang menyelenggaraan pemerintahannya.

      Beberapa kabar yang ada yang sangat menarik adalah berkaitan dengan isu reshuffle yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap jajaran kementrian. Bahwa ada beberapa kementrian yang pada hari ini masih belum begitu memuaskan sehingga perlu dilakukan evaluasi yang jelas dan bahkan sampai pada tahap penggantiannya (Reshuffle).

       Jika Presiden melakukan reshuffle, maka presiden perlu identifikasi objektiv untuk melihat siapa saja menteri – menterinya yang terkena rapor merah. Dari hasil identifikasi yang objektiv tersebut Presiden dapat menetapkan siapa saja yang masuk kedalam repor merah. Jika dilakukan reshuffle, pemerintah jangan hanya memikirkan untuk kekuatan politik koalisinya saja, dalam hal ini Koalisi Indonosia Hebat (KIH) yang hari ini hadir sebagai koalisi penguasa yang sangat berpengaruh terhadap pola kebijakan pemerintah.

      Reshuffle jangan dijadikan hanya untuk alat pencitraan semata. Penempatan menteri –menteri haruslah berdasarkan pertimbangan dengan kualifikasi tertentu dengan prinsip The right man on the right place (Orang yang benar pada tempat yang benar). Penempatan menteri tidak hanya berdasarkan pertimbangan politik dan partai saja, sehingga jika diklasifikasikan berdasarkan penempatan yang benar maka pertanggung jawaban atas kinerjanya akan lebih dipercaya.

0 komentar:

Posting Komentar